Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh …
Sejalan dengan dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk mempunyai informasi mengenai potensi sumberdaya alamnya. Karena dengan UU tersebut daera…
Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 membawa dampak yang cukup besar pada pembagian porsi pekerjaan antara pusat dan daerah, diantaranya tugas kelembagaan pusat bukan lagi memono…
Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan salah satu implentasi dari kerjasama di bidang survei dan pemetaan antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara …
Kegiatan pemetaan liputan lahan dan laut Indonesia sangat penting untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang dinamis karena pembangunan, terutama untuk informasi liputan lahan di kepulauan dan d…
Kajian daya dukung lahan untuk penampugan pengungsi di Pulau Wetar Propinsi Maluku Selatan disiapkan oleh Tim Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat, Bakosurtanal untuk mengantisipasi langkah-langkah k…
Sejalan dengan dilaksanakannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah untuk mempunyai informasi mengenai potensi sumberdaya alamnya. Karena dengan UU tersebut daerah berwenang untuk mengatur d…
Tujuan dari kegiatan ini adalah pembuatan model multimedia interaktif bergeoreferensi yang dapat menginformasikan lokasi pariwisata, kondisi ekosistem pariwisata, jaringan jalan, dan aktifitas dilo…
Pemetaan dasar dan sumberdaya laut di perairan Indonesia merupakan kumpulan artikel-artikel yang relevan dengan kelautan baik yang telah maupun yang belum diterbitkan dalam publikasi ilmiah. Buku p…
Profil sumberdaya wilayah ini merupakan uraian ringkas sumberdaya dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.