Text
Implementasi kebijakan satu data Indonesia untuk data geospasial di Badan Informasi Geospasial
Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan Tetapi, data geospasial yang tersedia di Indionesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamantkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih beleum menimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan terseut. Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawacara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi belu memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.
B20240729047 | 910.285 RIS i | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain