Maksud dari pengembangan metode valuasi neraca sumberdaya lahan dan hutan spasial adalah mencari metode yang paling baik dan tepat untuk menghitung nilai ekonomi suatu sumberdaya lahan dan hutan., …
Kegiatan sosialisasi dalam bentuk Bimbingan teknis dan Bantuab teknis dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya sumberdaya manusia pada tingkat manager, analis dan operator dalam penguasaan teknolog…
Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam kelautan secara lestari. Sedangkan tujuannya adalah membantu meningkatkan SDM dalam menyus…
Pengembangan basidata tematik sumberdaya alam harus merupakan komponen pendukung bagi terwujudnya visi Bakosurtanal yaitu, terwujudnya tatanan infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) yang andal …
Penyusunan struktur basis data spasial sumberdaya hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam membangun basis data sumberdaya hutan. Dengan tersedianya struktur basis data spasial sumberdaya h…
Salah satu cara untuk mengoptimalkan dan meningkatkan daya guna peta tematik sumberdaya lahan Irian Jaya adalah dengan menghimpunnya dalam suatu sistem basisdata. Sistem ini disusun dengan dilengka…
Penyusunan dokumen struktur basisdata spasial bentuklahan skala 1:50.000/1:25.000 merupakan upaya untuk menyiapkan standar penyusunan basisdata bentuk lahan untuk kajian potensi wilayah pada tingka…
Maksud kegiatan penyusunan spek teknis nilai ekonomi NSDA spasial adalah menlanjutkan program penyusunan neraca sumberdaya alam spasial dalam pengembangan metode valuasi neraca sumberdaya alam dan …
Penyediaan katlog tematik sumberdaya alam darat berbasis WEB dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi ketersediaan data tematik sumberdaya alam darat melalui internet. Penyaji…
Prosiding Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Neraca Sumberdaya Alam Spasial Nasional Tahun Anggaran 2001 yang diselenggarakan di Hotel Puncak Raya Ciasarua Bogor pada tanggal 6-7 November 2001.rnPr…
Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh …
Sejalan dengan dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah untuk mempunyai informasi mengenai potensi sumberdaya alamnya. Karena dengan UU tersebut daera…
Sejalan dengan dilaksanakannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah untuk mempunyai informasi mengenai potensi sumberdaya alamnya. Karena dengan UU tersebut daerah berwenang untuk mengatur d…
Profil sumberdaya wilayah ini merupakan uraian ringkas sumberdaya dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Implementasi program otonomi daerah, resmi dimulai 1 Januari 2001, dengan program tersebut setiap daerah memiliki kewenangan cukup besar untuk mengelola sumberdaya wilayahnya. Penerbitan buku ini j…
Pertemuan teknis perumusan standard data tematik untuk penyusunan basisdata penunjang analisis kewilayahn merupakan salah satu tahap kegiatan dalam rangka pengembangan sistem pendukung pengambilan …
Profil sumberdaya wilayah ini berisikan uraian ringkas sumberdaya suatu wilayah propinsi, dan diharpakan dapat bermanfaat bagi pengguna informasi di tingkat pusat maupun daerah.
Propinsi Kalimantan Barat mempunyai potensi yang besar untuk bahan galian dan sumberdaya alam lainnya. Bahan galian emas primer maupun skunder dari vulkanik tua, tersebar hampir diseluruh permukaan…
Implementasi program otonomi daerah, resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Dengan program tersebut setap daerah memiliki kewenangan cukup besar untuk mengelola sumberdaya wilayahnya dan mendapatkan ba…
Kegiatan ini merupakan salah satu tahap kegiatan dalam rangka pengembangan sistem pendukung pengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Proses pengembanga ini …