Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 261 hlm. illus. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336 Kar K

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggunjawaban keuangan negara ddiperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negar yang mengatur perbendaharaan negara. Bahwa undang-undang perbendaharaan indonesia / Indische comptabilitiesswet. (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 1968 (lembaran negara tahun 196…

Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil…

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, perlu Stnadar Kompetensi Jabatan.rnUntuk dapat menyususn standar Kompetensi Jabatan pada instansi pemerintah diperlukan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Kepala Badan Kepegaawaian Negara.Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-und…

Pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan …

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.rnUntuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perl…

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 650 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 KAR h

Peraturan pelaksanaan undang-undang perbendaharaan negara

Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangn negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, propos…

Ketentuan perubahan tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan struktural,…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

255 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.12 Kar K

Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

206 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

353.9 Kar P