Laporan ini berisikan tentang tata cara pembuiatan peta penggunaan lahan dan utiliti daerah kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Daerah Tingkat I Banten dengan menggunakan perangkat lunak freehand 9.0 dipadu dengan corel Draw 9 khusunya dalam
Buku ini berisikan tentang pengelolaan data dan informasi pasang surut laut untuk menunjang infrastruktur data spasial; lampiran inventarisasi program nasional di bidang pasang surut; lampiran usulan SK pembentukan komite pasut Nasional; notulen temu pasu
Selat Sunda dan sekitarnya mengandung potensi bencana alam seperti gempa bumi, sesar, longsoran pantai dan longsoran laut.Kejadian yang berkaitan dengan gerakan bumi (geodinamika) di daerah ini dikarenakan oleh aktifitas volkanis atau tektonik. Hasil Pene
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan prototype AWLR yang sudah ada dengan kemampuan transmit data masih rendah untuk menjadi AWLR yang mampu merekam data pasut lebih teliti dan mampu menstransfer data dari jarak jauh (dengan frekuensi radio
Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah daerah dipacu untuk mampu menyediak
Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 membawa dampak yang cukup besar pada pembagian porsi pekerjaan antara pusat dan daerah, diantaranya tugas kelembagaan pusat bukan lagi memonopoli semua kegiatan pembangunan daerah, namun berkurang me
Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan salah satu implentasi dari kerjasama di bidang survei dan pemetaan antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bakosurtanal. Acuan teknis dari kegiatan ini
Kegiatan pemetaan liputan lahan dan laut Indonesia sangat penting untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang dinamis karena pembangunan, terutama untuk informasi liputan lahan di kepulauan dan daratn Indonesia. Informasi liputan laut yang berisi sebara
Kajian daya dukung lahan untuk penampugan pengungsi di Pulau Wetar Propinsi Maluku Selatan disiapkan oleh Tim Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat, Bakosurtanal untuk mengantisipasi langkah-langkah ke depan dalam menanggulangi masalah pengungsi yang masih b
Sejalan dengan dilaksanakannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah untuk mempunyai informasi mengenai potensi sumberdaya alamnya. Karena dengan UU tersebut daerah berwenang untuk mengatur dan mengelola sumberdaya wilayahnya untuk kesejahteraan ma