Text
Manajemen krisis kepariwisataan: Buku Saku
Dalam rangka meningkatkan kapasitas mitigasi serta efektifitas san efisiensi penanganan krisis kepariwisataan, khususnya di destinasi yang terdampak, diperlukan penguatan jaringan koordinasi antar Pemerintah Pusat beserta pemangku kepentingan di daerah yang mencakup unsur Pentahelix. Untuk itu, perlu dibentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah.
Guna mengantur dan menyediakan payung hukum pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah tersebut, telah disahkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen krisis Kepariwisataan =. Sementara sebagai pedoman prosedur penyelenggaraannya, pada tahun 2018 Kementerian Pariwisata telah menerbitkan SOP Pengelolaan Krisis Kepariwisataan.
Manajemen Krisis Kepariwisataan lainnya, yakni SOP pengelolaan Krisis Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. Buku Panduan Manajemen Krisis Kepariwisataan, dan motion Graphic yang berisi intisari tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.
B20200227032 | 910.2 ARI m | Perpustakaan BIG (900) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain