Text

Skala peta operasional :mempercepat pengukuhan kawasan hutan

---

Perencanaan tata ruang kawasan hutan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kementerian Kehutanan. Dengan kata lain, diperlukan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti kementerian ESDM, Kementerian PU, Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG).rnBerdasarkan Instruksi Presiden RI pada rapat Kabinet 21 Desember 2011, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencanagkan gerakan menuju satu peta (One map). Gerakan tersebut menekankan pada satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. BIG yang mempunyai kewenangan menyediakan peta dasar rupa bumi ditunjuk sebagai koordinator pelaksana. Atas dasar inilah BIG melakukan kajian rencana zonasi kawasan hutan.rnMenurut Kajian BIG, untuk mengukuhkan kawasan hutan eta yang digunakan minimal berskala 1:50.000 sebagai peta operasional. Sedangkan untuk pelayanan pertanahan bagi wilayah yang berada pada perbatasan antara kawasan da areal penggunaan lain (APL), maka skala operasional yang direkomendasikan minimal 1:5.000.

---

Ketersediaan

B20171904105	634.9038 ARI s	Perpustakaan BIG (600)	Tersedia
B20161506241	634.9038 ARI s	Perpustakaan BIG (600)	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9038 ARI s

Penerbit

xiv, 126 hlm. illus. ; 21 cm. : Sains Press., 2015

Deskripsi Fisik

xiv, 126 hlm. : illus. ; 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789791291538

Klasifikasi

634.9038

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peta

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar