Text

Undang-undang RI tentang pengadilan pajak dan tindak pidana pencucian uang (UU No. 14 dan 15 Tahun 2002)

---

Badan penyelesaian sengketa pajak hingga saat ini merupakan Badan Peradilan yang muaranya berujung di MAhkamah Agung. KArenanya diperlukan adanya suatu pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Oleh karenanya pemerintah membentuk pengadilan pajak.rnSelain itu demi terciptanya stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara, maka semua harta kekayaan yang diperoleh atau dihasilkan dengan cara-cara yang tidak jelas asal-usulnya, seperti yang diperoleh secara sembunyi-sembunyi atau samar-samar dan dilakukan dalam jumlah besar, dapat dikategorikan sebagai pencucian uang. Tindakan atau perbuatan pencucian uang tersebut perlu adanya tindakan pemberantasan atau pencegahannnya.rnDengan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka membantu pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, penulis membuat Buku yang disusun dalam satu naskah berjudul Undang-undang RI tengantang Pengadilan PAjak dan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.14 dan 15 Tahun 2002)"."

---

Ketersediaan

B20190117100

HK 348.02 PAN u

Perpustakaan BIG (300-HK)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.02 PAN u

Penerbit

Jakarta : Pancar Utama., 2002

Deskripsi Fisik

xv, 317 hlm. : 21 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

348.02

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Undang-Undang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar