Sebagai salah satu upaya pengembangan Sistem JAringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) HUkum, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan…
Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan yang ditandai …
Bahan ajar Diklat Legal Drafting ini terdiri dari tujuh bagian yaitu: 1) Konsep Dasar dan Asas Peraturan Perundang-undangan; 2) Jenis, jenjang, dan materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; 3) P…
KUHP Indonesia sudah sangat tua, bikinan Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918 sadurab Ned.Wvs (KUHP Netherland) yang mulai berlaku tahun 1886, Walaupun Ned.WvS sudah sangat tua, lebih d…
Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi berbagai komponen masyarakat tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. YAng nantinya deng…
Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Merumuskan permasalahn yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegagkkan Konstitusi dan pri…
Buku Katalog ini disajikan dalam bentuk praktis dan informatif yang ditujukan untuk mmbantu para pengguna yang membutuhkan informasi Undang-undang dan status/aspek legalitasnya secara cepat dan mudah.
Penerbitan buku Himpunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang merupakan turunan dari UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan…
Disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah membawa angin segar bagi banyak kalangan. Pihak-pihak yang sering menggunakan teknolo…
Buku ini diberi judul Simalakama Kawasan Hutan karena bagi sebagian pihak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan terhadap konstitusionalitas definiisi kawasan hutan sebagaimana diatur d…
Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu …
Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menyebarluaskana Uns=dNG-UNDANG hukum Acara Pidana yang baru saja diundangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan sudah mulai d…
Buku ini sangat tepat penerbitannya karena justru di saat kita sedang berpace di bidang Industri. Dalam buku ini dibentangkan secara populer maksud dan tujuannya dibentuknya Undang-Undang Gangguan …
Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang. Maka dari itu Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan…
Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sehingga desa perlu dilindungin dan diberda…