Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. rnUntuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamantkan Undang-undang DAsar Negara Republik In…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pem…

Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.rnSedangkan tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah menciptakan tertib penyelengaraan Adminsit…

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggunjawaban keuangan negara ddiperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negar yang mengatur perbendaharaan negara. Bahwa undang-undang perbendaharaan indonesia / Indische comptabilitiesswet. (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 1968 (lembaran negara tahun 196…

Undang-undang RI tentang pengadilan pajak dan tindak pidana pencucian uang (U…

Badan penyelesaian sengketa pajak hingga saat ini merupakan Badan Peradilan yang muaranya berujung di MAhkamah Agung. KArenanya diperlukan adanya suatu pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Oleh karenanya pemerintah membentuk pengadilan pajak.rnSelain itu demi terciptanya …

Unofficial translation the law on geospatial information in Indonesia (Law No…

This document is an unofficial translation of the Law on Geospatial Information in Indonesia (Law No.4 year 2011). Only the original text in the Indonesian language of the Law has legal effect. The translator shall not be responsible for the accuracy, reliability or currency of this translation, or for any consequences resulting from the use of the information. For all purposee of interpreting …

KUHP dan KUHAP: surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang …

Buku ini dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kita berada dalam hukum negara, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keadilan dan terlindungi oleh payung hukum. Dengan mengetahui pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP, maka kita tidak akan mudah ditakuti dengan ancaman hukuman apabila suatu saat bersingungan dengan hukum. Di negara hukum semua …

Kitab undang-undang hukum perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-408-082 5

Deskripsi Fisik

xxv, 577 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 347.598 Sub K

Kitab undang-undang hukum perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8767-19-5

Deskripsi Fisik

ix, 486 hlm. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 347.598 SOE k

Himpunan perubahan Undang-undang perpajakan Tahun 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 1012 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 IND k

Tanya jawab seputar undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tent…

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi berbagai komponen masyarakat tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. YAng nantinya dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki mampu menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam implementasi berbagai kebijakan publik. Dengan pemah…