Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Badan Koordinasi survei dan Pemetaan Nasional menjadi Badan Informasi Geospasial serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang jenis tarif atas jeneis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Bakosurtanal, perlu mengatur jenis…
Buku iniberisikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi geosapsial.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan PAsal 5 ayat (6), PAsal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dal 5 (l9ma) Peraturan pemerintah.rnMengingat materi yang terkandung dalam kelima peraturan Pemerintah yang diamantkan dalam pasal-pasal tersebutdin atas s…
Buku Kumpulan Peraturan Barang Milik Negara ini berisikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan BArang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011…
Membicarakan maslah kepegawaian, berarti mencari upaya pemecahan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai karena pegawai negeri dan seluruh aparatus negara adalah abdi masyarakat dan abdi negara, yang dituntut kemampuan dan profesionalismenya sebagai perangkat pemerintahan.rnOleh karena itu selayaknya apabila perjuangan memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri merupakan upaya pemerintah yang ak…
Buku yang berjudul Himpunan Pokok-pokok Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2010-2011 ini terdiri dari tiga jilid. rnBuku ini berguna bagi para pejabat pusat dan daerah terutama para pejabat yang menangani kepegawaian, serta masyarakat luas termasuk kalangan perguruan tinggi, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya dalam kepegawaian.
Dalam rangka usaha menjamin penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan berkelanjutan di pandang perlu menetapkan dasar-dasar yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa PNS sebagi unsur utama Sumber Daya M…
Buku ini berisikan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.rnManajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervens politik, bersih dari praktik korupai, kolusi dan nepotisme.