Buku Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari Enam belas (XVI) BAB, berkaitan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis.
Maksud disusunnya Tata Cara Pengisian JAbatan PimpinanTimggi Secara Terbuka di lingkungan Badan Informasi Geospasial adalah sebagai pedoman BAdan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pegisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pejabat calon pejabat pimpinan tinggi utama madya dan pratama secara ternuka. Tujuan nya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi utama, …
Buku ini berisikan tentang Peraturan Kepala BAdan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Badan Informasi Geospasial.rnPeraturan Kepala BAdan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system di lingkungan Badan Informasi Geospasial.rnPeraturan Kepala BAdan Informasi Geospas…
Buku ini berisikan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria pihak tertentu dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan Informasi geospasial
Tujuan dari penyusunnan Dokumen Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial MAngrove adalah untuk menyediakan pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga dan masyarakat dalam melaksnakan pengumpulan dan pengolahan data geospasial mangrove yang sesuai dengan standar yang telah disepakati.rnSedang sasaran dari penyusunan dokumen ini adalah terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data geospasia…
Petunjuk Pelaksanaan Tata NAskah Dinas ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Bakosurtanal.rnAdapun tujuan dari Petunjuk Pelaksanaan Tata NAskah Dinas ini adalah menciptakan klelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Buku ini menjelaskan tentang Peraturan Kepala BAdan Koordinasi Survei dan Pemetaan NAsional Nomor 181 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2012 di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
Buku ini berisikan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan NAsional Nomor 103 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan NAsional.