Penerbitan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana ini dimaksudkan untuk memberikan informasi hukum bagi masyarakat mengenai latar belakang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta argume…
Peran Informasi Geospasial semakin penting dalam pembangunan, namun masih banyak permasalahan yang muncul karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusu mengatur tentang Informasi Geospasial. Pentingnya undang-undang tentang Informasi Geospasial adalah usaha untuk menjadikan informasi geospasial menjadi program di setiap instansi pemerintah dan tanggung jawab masyarakat, agar penye…
Bahan ajar Diklat Legal Drafting ini terdiri dari tujuh bagian yaitu: 1) Konsep Dasar dan Asas Peraturan Perundang-undangan; 2) Jenis, jenjang, dan materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; 3) Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 4) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 5) Konsep dan Metode Penyusunan NAskah Akademik; 6) Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan; 7) Teknik Pen…
Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Merumuskan permasalahn yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegagkkan Konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan solusi atas permasalahan tersebut, serta merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai …
Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam Negeri dan Luar Negeri sebagai salah satu akibat globalisasi / liberalisasi per…
Buku ini diberi judul Simalakama Kawasan Hutan karena bagi sebagian pihak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan terhadap konstitusionalitas definiisi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011) pada faktanya telah menimbulkan Polemik khususnya berkaitan dengan kejelasan status kawasan hutan. Stat…