Pembuatan surat perjanjian yang tidak sesuai akan merugikan pihak-pihak terkait dalam perjanjian. Buku ini berisi kumpulan referensi surat perjanjian kontrak, dinas dan niaga.
Sistem tenaga kerja kontrak (outsourcing) sering menimbulkan perselisihan, terutama antara pengusaha dan pekerja. Biasanya, pekerja kontrak merasa hak-haknya tidak terpenuhi, sedangkan pengusaha merasa telah menjalankan semua kewajibannya.rnBuku ini diharapkan dapat membantu pengusaha dan pekerja kontrak untuk mengetahui peraturan / hukum tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga setiap persel…
Hans Kelsen (1881-1973)adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran yang dikupas dalam buku ini bersifat mendasar tentang hakekat hukum dan strukturnya. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting yaitu aspek statis (nomostatic) yang mel…
Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.rnSedang tujuannya adalah menjamin terciptanya arsip drai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
Buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian empat tahp, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dengan perubahan itu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta m…
Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia ini berisikan tentang UU No. 62 Th.1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia beserta memori penjelasannya atas UU no.62 Th.1958, PP No.67 Th. 1958 tentang pelaksanaan UU No.62 Th.1958 penjelasan PP No.67; UU No.3 Th. 1946 Warga negara dan penduduk negara; UU No. 6 TH. 1947 UU No.8 Th. 1947 beserta penjelasnnya;
Sebuah perkawinan akan meyatukan dua hal yang berbeda. Dua insan, pria dan wanitan yang berbeda kepribadian disatukan dalam sebuah ikatan resmi menurut hukum, agama, dan negara.rnNegar Indonesia mengatur semua hal terkait perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Negara berusaha melindungi dan menjamin hak tiap individu yang terikat dalam perkawinan. rnBuku Undang-indang Perkawinan ini dilengkapi P…
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum NAsional bekerjasama dengan Australian AID melalui program Australia Indonesia PArtnership for justice (AIPJ) menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BAntuan Hukum yang disertai tanya jawab seputar bantuan hukum.rnAdapun maksudnya adalah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, khususny…