Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi BAdan dan /atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. rnUntuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamantkan Undang-undang DAsar Negara Republik In…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pem…

Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.rnSedangkan tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah menciptakan tertib penyelengaraan Adminsit…

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggunjawaban keuangan negara ddiperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negar yang mengatur perbendaharaan negara. Bahwa undang-undang perbendaharaan indonesia / Indische comptabilitiesswet. (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 1968 (lembaran negara tahun 196…

Undang-undang RI tentang pengadilan pajak dan tindak pidana pencucian uang (U…

Badan penyelesaian sengketa pajak hingga saat ini merupakan Badan Peradilan yang muaranya berujung di MAhkamah Agung. KArenanya diperlukan adanya suatu pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Oleh karenanya pemerintah membentuk pengadilan pajak.rnSelain itu demi terciptanya …

Ontology spectrum for geological data interoperability

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-6164-323-4

Deskripsi Fisik

xiv, 184 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 551 Xia O

Seismotectonics of active faults:Magadi foult system, Southern Kenya Rift

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-6164-315-9

Deskripsi Fisik

vi, 200 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 551 Zac S

Tropical sandstone degradation with time case study in Kota Kinabalu Sabah Ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-365-3951-7

Deskripsi Fisik

x, 137 hlm. : illlus. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 551.302 FRE t

Tracing soil particle movement towards a spectral approach to spatial monitor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-6164-356-2

Deskripsi Fisik

iv, 131 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 551.302 Mil T

Automated evaluation of generalized topographic map: Supported by data enrich…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-6164-338-8

Deskripsi Fisik

xii, 271 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 526.9 Xia A