Ditapis dengan
Penyelesaian ganti kerugian negara dan daerah melalui tuntutan perbendaharaan…
Penyelesaian ganti rugi negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Di dalam pelaksanaannya, tuntutan gan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-7936-43-0
- Deskripsi Fisik
- viii, 486 hlm. : illus. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 343.03 YUS p
Pengantar ilmu hukum
Pengantar Ilmu Hukum adalah basis leervak, mata pelajaran dasar yang mengantarkan serta menunjukkan jalan ke arah ilmu hukum, dan harus dimasukan dalam kurikulum tingkat permulaan.rnMempelajari Pengantar Ilmu Hukum adalh suatu keharusan karena Pengantar Ilmu Hukum merupakan pengantar atau dasar bagi setiap orang dalam mempelajari ilmu hukum yang amat luas lingkupnya. Ilmu Hukum mempelajari tent…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-8061-74-8
- Deskripsi Fisik
- xviii, 346 hlm. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 340 SOE p
Pengantar ilmu hukum tata negara
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-769-210-0
- Deskripsi Fisik
- viii, 464 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 342 JIM p
Pengantar hukum administrasi Indonesia
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintah (Bestuur). Lingkungan kekuasaaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakatpun berp…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 389 hlm. : illus. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 342.598 PHI p
Panduan pencanangan hari informasi geospsasial: Geospasial satu untuk Indonesia
Buku Panduan Peringatan Hari Informasi Geospasial 2015 ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi seluruh personil BIG srta para pemangku kepentingan dalam bidang IG (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat) yang mengikuti rangkaian acara HAri Informasi Geospasial. Adapun puncak acara pada tanggal 17 Oktober 2015 adalah Pencanangan HAri Informasi Geospasial oleh Menteri PPN/Ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 32 hlm. : illus. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- Buku.Karya.HK 2019/344.1 SUG p
Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan ba…
KUHAP sebagai hukum acara pidana beriisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenangan-wenangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-8767-72-1
- Deskripsi Fisik
- xvi, 472 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 345.598 YAH p
Pelatihan manajemen kontrak serta teknik penyelesaian sengketa dan permasalah…
Tujuan umum mempelajari informasi ini adalah peserta diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan isi materi pokok kontrak dan jenis kontrak yang sesuai dengan paket pengadaan barang dan jasa.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 589 hlm. : illus. ; 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 346.02 LEM p
Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil…
Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, perlu Stnadar Kompetensi Jabatan.rnUntuk dapat menyususn standar Kompetensi Jabatan pada instansi pemerintah diperlukan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Kepala Badan Kepegaawaian Negara.Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-und…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 327 hlm. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 352.63 KAR p
Pedoman penatausahaan keuangan
Maksud penyusunan pedoman ini adalah dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan anggaran pada Satker Sekretariat Utama BIG, terutama dalam hal penataushaan kas, pembukuan, prosedur, dan pertanggungjawabab keuangan.rnAdapun tujuannya adalah adanya keterpaduan dan keseragaman pemahaman pengelolaan APBN dalam melakukan penatausahaan kas, pembukuan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 97 hlm. : illus. ; 29 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- Buku.Karya.HK 2019/339.1 BAD p
Pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, trasnparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak , sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurna…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979-1043-62-0
- Deskripsi Fisik
- vi, 334 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- HK 348.598 VIS p
Batas Wilayah 
Ekologi 
Fotogrametri 
Geografi 
Geologi 
GIS 
Ilmu Tanah 
Kartografi 
Manajemen Bencana 
Oceanografi 
Penginderaan Jauh 
Peta