Kumpulan peraturan barang milik negara

Buku Kumpulan Peraturan Barang Milik Negara ini berisikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan BArang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011…

KUHP: KItab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam edisi yang lalu semua undang-undang yang memuat perubahan /tambahan terhadap pasal-pasal KUHP disajikan dalam bentuk utuh pada bagian pendahuluan, sedangkan pada edisi baru ini semua pasal tamabahan / eprubahan langsung dimasukan ke pasal-pasal yang bersangkutan.rnBuku ini berisikan tentang Aturan Hukum Pidana; Kejahatan dan tentang pelanggaran.

Conservation biogeography of rhododendrons in China

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-365-4399-6

Deskripsi Fisik

vi, 172 hlm. : illus. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 639.99 FAN c

Healthy urban planning: the influence of the built environment on older adult…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-365-4401-6

Deskripsi Fisik

vii, 163 hlm. :illus. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 711.5 RAZ h

Bike sharing usage: mining on the trip data of bike sharing users

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-90-365-4394-1

Deskripsi Fisik

viii, 134 hlm. : illus. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

DS 711.7 YIN b

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan P…

Bukun ini berisikan Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Deskripsi peta ekoregion pulau / kepulauan

Penyusunnan Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan ini bertujuan untuk dapat digunakan sebagai a) unit analisis dalam penetapan daya dukung dan dan daya tamping lingkungan, b) dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan rencana perlindungan dan [engelolaan lingkungan hidup (RPPLH) bahkan untuk perencanaan pembangunnan yang disesuaikan dengan karakter wilayah, c) acuan dalam memperkuat kerjasama sumbe…

Metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Develop…

PBB melalui Divisi Statistik UN-Desa telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi maret 2016) untuk engukur pencapaian target TPB/SDGs.rnDokumen metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia terbagi 4 dokumen besar yang tidak terpisahkan yaitu (1) Dokumen Metadata indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup tujuan 1,2,3,4, dan 5; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang meliputi…

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003…

Buku ini berisikan tentang Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materidan status hukum ketetapan Majeleis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tersebut, maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pemasyarakatan empat pilar MPR yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia se…