Rencana induk kebijakan satu peta tahun 2020-2036

Rencana Induk Kebijakan Satu Peta ini disusun untuk kurun waktu tahun 2020-2036. Secara umum, Rencana Induk ini berisi deskripsi mengenai kondisi Informasi Geospasial Tematik yang ada saat ini, kondisi Informasi Geospasial TEmatik yang diinginkan dimasa mendatang dan strategi pencapainnya. Pada tahap operasional, REncana Induk ini dibagi menjadi tiga tahapan utama dengan jangka waktu pelaksanaa…

GeoSpatial visual analytics: geographical information processing and visual a…

Access, distribution and processing of Geographic Information (GI) are basic preconditions to support strategic environmental decision-making. The heterogeneity of information on the environment today available is driving a wide number of initiatives, on both sides of the Atlantic, all advocating both the strategic role of proper management and processing of environme- related data as well as t…

Kompilasi hukum agraria: seri kompilasi perundangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 992 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 PUS k

Kitab undang-undang hak atas kekayaan intelektual HaKI dilengkapi dengan penj…

Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam Negeri dan Luar Negeri sebagai salah satu akibat globalisasi / liberalisasi per…

Kitab undang-undang hukum perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8767-19-5

Deskripsi Fisik

ix, 486 hlm. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 347.598 SOE k

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1998 tentang Badan Koord…

Buku ini berisikan tentang Keputuan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan NAsional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelau…

Buku ini berisikan tengang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua HArian Dewan Kelautan Indonesia Nomor Per.01/MEN-KAHAR/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.

Himpunan pokok-pokok peraturan kepegawaian negara edisi lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 1104 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 SUK h

The Art of HRD: strategic human resources management=Manajemen sumberdaya man…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-694-233-x

Deskripsi Fisik

viii, 344 hlm. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

370.113 MIC t

Himpunan pokok-pokok peraturan kepegawaian negara edissi lengkap Tahun 2011 B…

Membicarakan maslah kepegawaian, berarti mencari upaya pemecahan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai karena pegawai negeri dan seluruh aparatus negara adalah abdi masyarakat dan abdi negara, yang dituntut kemampuan dan profesionalismenya sebagai perangkat pemerintahan.rnOleh karena itu selayaknya apabila perjuangan memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri merupakan upaya pemerintah yang ak…