Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2013 tentang norma…

Buku ini berisikan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2013 tentang Norma, standar, Prosedur, Kriteria Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2013 tentang siste…

Buku ini menjelaskan Peraturan Kepala Badab Infromasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geoospasial.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekani…

Buku ini menjelaskan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang mekanisme peran serta setiap orang dalam jaringan informasi geospasial nasional

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2015 tentang pelaks…

Buku ini menjelaskan Peraturan Kepala Badan Infromasi Geospasial Nomor 9 tentang Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik di Badan Informasi geospasial.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2015 tentang sietem…

Tujuan penetapan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Badan Informasi Geospasial meliputi tersedianya informasi arsip Badan Informasi Geospasial yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik serta terjaminya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan …

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.rnUntuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perl…

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 650 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 KAR h

Kajian dan rekomendasi: peningkatan kualitas substansi, proses, harmonisasi d…

Ruang lingkup pelayanan publik dapat dilihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan menjadikan UUD 1945 sebagai acuan utama. UUD 1945 secara tegas menjadikan hak pelayanan dasar sebagi lingkup utama pelayanan publik. Demikian juga berbgai pelayanan penunjang dan pendukung di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tersebar dalam berbagai undang-undang, sperti UU No. 40 Tahun 200…

Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda layanan publik

Laporan temuan utama pada studi diagnosa ini merupakan kompilasi dan analisa lebih jauh terhadap laporan hasil pelaksanaan studi diagnosa di lima daerah penelitian yaitu KAbupaten Solok, Sumedang, Purbalingga, Lombok Timur dan Kota Parepare.rnLaporan ini mencakup keseluruhan proses studi diagnosa, mulai dari latar belakang dan tujuan, metodologi studi termasuk didalamnya pemilihan lokasi, profi…

Menggagas penyusunan dan implementasi perda yang partisipatoif, transparan da…

Perda merupakan koridor hukum yang berlaku lokal untuk mengatur pelaksanaan kepemerintahan daerah. Keberadaannya juga seharusnya menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang baik dari Pemerintah daerah (Pemda). Namun proses pembelajaran sedang berlangsung, di banyak daerah penyusunan Perda hanya sebatas pada tujuan yang dangkal. Tidak menyentuh atau menjadi solusi bagi permas…