Naskah akademik RUU tentang Mahkamah Konstitusi

Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Merumuskan permasalahn yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegagkkan Konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan solusi atas permasalahan tersebut, serta merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai …

Kajian dan rekomendasi: peningkatan kualitas substansi, proses, harmonisasi d…

Ruang lingkup pelayanan publik dapat dilihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan menjadikan UUD 1945 sebagai acuan utama. UUD 1945 secara tegas menjadikan hak pelayanan dasar sebagi lingkup utama pelayanan publik. Demikian juga berbgai pelayanan penunjang dan pendukung di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tersebar dalam berbagai undang-undang, sperti UU No. 40 Tahun 200…

Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda layanan publik

Laporan temuan utama pada studi diagnosa ini merupakan kompilasi dan analisa lebih jauh terhadap laporan hasil pelaksanaan studi diagnosa di lima daerah penelitian yaitu KAbupaten Solok, Sumedang, Purbalingga, Lombok Timur dan Kota Parepare.rnLaporan ini mencakup keseluruhan proses studi diagnosa, mulai dari latar belakang dan tujuan, metodologi studi termasuk didalamnya pemilihan lokasi, profi…

Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama Badan Informasi Ge…

Maksud penyusunan pedoman ini adalah dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan anggaran pada Satker Sekretariat Utama BIG, terutama dalam hal penatausahaan kas, pembukuan, prosedur, dan pertanggungjawaban keuangan. rnAdapaun tujuan penyusunan pedoman ini adalah adanya keterpaduan dan keseragaman pemahaman pengelolaan APBN dlam melakukan penatusahaan kas, pembukuan, dan pertanggungjawaban pe…

Menggagas penyusunan dan implementasi perda yang partisipatoif, transparan da…

Perda merupakan koridor hukum yang berlaku lokal untuk mengatur pelaksanaan kepemerintahan daerah. Keberadaannya juga seharusnya menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang baik dari Pemerintah daerah (Pemda). Namun proses pembelajaran sedang berlangsung, di banyak daerah penyusunan Perda hanya sebatas pada tujuan yang dangkal. Tidak menyentuh atau menjadi solusi bagi permas…

Hukum perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersial

Dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan antarpelaku bisnis merupakan hal yang lazim terjadi. Permaslahannya timbul ketika pertukaran kepentingan ini harus berlangsung secara proporsional, saling menguntungkan, dan tidak berat sebelah atau tidak seimbang. DAri sudut pendangan tersebut, hukum kontrak memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asa proposionalitas di seluruh proses kon…

Hukum acara pengujian undang-undang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, tentu saja selain kewnangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD 1945).rnHukum acara di Mahkamah Konstitusi mempunyai corak dan tata beracara serta sistem pembuktia…

Hukum acara khusus: kompilasi ketentuan hukum acara dalam undang-undang

Berbagai undang-undang di dalam pasal-pasalnya mengatur secara khusu ketentuan hukum acara, sehingga undang-undang tersebut merupakan lex spedolis dari KUHAP dalam acara pidana, dan HIR/RBg dalam acara perdata. Buku ini merupakan kompilasi ketentuan hukum acara dalam undang-undang yang dikelompokkan sebagai berikut: a) Dalam lingkungan peradilan umum; b) Dalam lingkungan peradilan agama; c) Dal…

Himpunan UU Nomor 18 Tahun 2002 dan turunannya : UU 18 Tahun 2002, PP 20 Tahu…

Penerbitan buku Himpunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang merupakan turunan dari UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari: UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; PP No 20 Tahun 2…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2012 (Buku II)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

853 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 IND 2012-II