Simalakama kawasan hutan: hasil ekstaminasi publik putusan Mahkamah Konstitus…

Buku ini diberi judul Simalakama Kawasan Hutan karena bagi sebagian pihak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan terhadap konstitusionalitas definiisi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011) pada faktanya telah menimbulkan Polemik khususnya berkaitan dengan kejelasan status kawasan hutan. Stat…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1994 (Buku II)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

2487 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 IND 1994-II

Forging the middle ground: engaging non-state justice in Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 93 hlm. : illus. ; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 340.5 JOA f

Berfikir sistem: melihat permasalahan secara holistik untuk pemahaman dan pem…

Berfikir sistem merupakan perubahan paradigma yang harus dilakukan oleh semua orang yang akan melihat permasalahan secara holistik dengan mudah. Perubahan lingkungan saat ini yang begitu cepat, merupakan kondisi lingkungan yang sangat dinamis, yang harus selalu dipertimbangkan dalam mengembangkan masalah atau memecahkan malasalah.rnKita tidak mungkin lagi melihat suatu masalah seperti kita mela…

Atlas flora dan fauna Indonesia untuk pendidikan dasar

Pembuatan atlas flora dan fauna Indonesia ini merupakan salah satu program BAKOSURTANAL. Atlas ini dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan, khususnya dalam mendukung pengajaran mata pelajaran IPA pada jenjang pendidikan dasat dan mata pelajaran Geografi pada jenjang pendidikan menengah. Di samping untuk pendidikan, diharapkan atlas ini dapat pula ermanfaat sebagai sarana penyebarluasan pengeta…

Dibalik pesona anggaran 2010

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 92 hlm. : illus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 352.48 YUN d

Peraturan pelaksanaan undang-undang perbendaharaan negara

Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangn negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, propos…

Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka peningkatan daya saing tenaga kerja

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketepan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terkait dengan masalah daya saing tenaga kerja. Kedua, kejelasan runmusan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan daya saing tenaga kerja. Keempat, ada potensi disha…

International seminar on the technical aspects of the law of the sea

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

254 hlm. : illus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 341.4 SOB i

Meretas Batavia pro rakyat miskin: optimalisasi fungsi parlemen JAkarta sebag…

Kaukus Parlemen DKI JAkarta, disebut juga Kaukus DPRD DKI JAkarta, beraggotakan sebanyak tiga puluh orang, yang terdiri atas 16 anggota Fraksi PArtai Demokrat, 6 anggota Fraksi Amanat NAsional, 2 anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , 2 orang Frakssi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan, 3 anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan 1 anggota Fraksi Golkar. Sejak dideklarasikan, KAukus DPRD…