Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen…

Buku ini berisikan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.rnManajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervens politik, bersih dari praktik korupai, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekani…

Buku ini menjelaskan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang mekanisme peran serta setiap orang dalam jaringan informasi geospasial nasional

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2015 tentang pelaks…

Buku ini menjelaskan Peraturan Kepala Badan Infromasi Geospasial Nomor 9 tentang Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik di Badan Informasi geospasial.

Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2013

Rakornas Informasi Geospasial Tahun 2013 merupakan tindaklanjut dari Rakornas IG sebelumnya yang diselenggarakan di JAkarta pada tanggal 26 Febuari 2012, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan IG yang terkait dengan penyediaan, penyelenggaraan dan pembinaan IG untuk mendukung pembangunan nasional baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sesuai dengan aahan RPJMN 2010-2014 dan RP…

Penjelasan sistematis dalam bentuk tanya jawab KUHAP (UU No.8 Th. 1981)

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menyebarluaskana Uns=dNG-UNDANG hukum Acara Pidana yang baru saja diundangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan sudah mulai diberlakukan di seluruh wilayah Hukum Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2015 tentang sietem…

Tujuan penetapan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Badan Informasi Geospasial meliputi tersedianya informasi arsip Badan Informasi Geospasial yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik serta terjaminya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2005 (Buku IV)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1652 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 IND 2005-IV

Membangun desa memperkuat ketahanan bangsa

Ketahanan Nasional adalah hal yang mutlak harus dimiliki setiap bangsa. Jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan negara dari ganguan bangsa/negara lain, maka harus memperkuat ketahanan nasionalnya. Mengingat begitu pentingnya posisi desa dalam pembangunan bangsa, maka kita patut bersyukur bahwa pembangunan desa kini menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yang telah dirancang pemerintah…

Membongkar akar kemiskinan nelayan

Kelompok masyarakat nelayan, sangat dekat dengan kondisi minus, kemiskinan dan kekurangan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan. Keterbatasan kualitas seumberdaya manusia, modal dan akses, gaya hidup yang di pandang boros, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan penegakkan hukum, semuanya ini adalah fakto…

Menuju desa mandiri

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxv, 337 hlm. : illus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

307.72 ANW m