Hukum acara pidana bukanlah merupakan hukum yang statis, tetapi merupakan hukum yang berkembang. Perkembangan tersebut karena hukum acara pidana memiliki fungsi mencari dan menemukan kebenaan, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan, yang fungsi tersebut berkorelasi terhadap perkembangan jenis dan modus kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Hukum acara pidana di m…
Buku ini dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kita berada dalam hukum negara, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh keadilan dan terlindungi oleh payung hukum. Dengan mengetahui pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP, maka kita tidak akan mudah ditakuti dengan ancaman hukuman apabila suatu saat bersingungan dengan hukum. Di negara hukum semua …
KUHAP sebagai hukum acara pidana beriisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenangan-wenangan…
Dalam edisi yang lalu semua undang-undang yang memuat perubahan /tambahan terhadap pasal-pasal KUHP disajikan dalam bentuk utuh pada bagian pendahuluan, sedangkan pada edisi baru ini semua pasal tamabahan / eprubahan langsung dimasukan ke pasal-pasal yang bersangkutan.rnBuku ini berisikan tentang Aturan Hukum Pidana; Kejahatan dan tentang pelanggaran.
KUHP Indonesia sudah sangat tua, bikinan Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918 sadurab Ned.Wvs (KUHP Netherland) yang mulai berlaku tahun 1886, Walaupun Ned.WvS sudah sangat tua, lebih dari seratus dua puluh tahun, namun karena sering ditambah dan direvisi, maka tetap modern. Lain halnya dengan KUHP Indonesia yang hampir tidak ada perubahan, hanyya pernah ada sedikit penambahan. Ranc…
Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menyebarluaskana Uns=dNG-UNDANG hukum Acara Pidana yang baru saja diundangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan sudah mulai diberlakukan di seluruh wilayah Hukum Republik Indonesia.