Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, trasnparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak , sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurna…
Buku ini berisikan tentang Keputuan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan NAsional.
Buku ini berisikan tengang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua HArian Dewan Kelautan Indonesia Nomor Per.01/MEN-KAHAR/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.