Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

110 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 306.23 EKO k

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: hasil …

Demi kemantapan tata susunan tata laksana MAjelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peran MAjelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Era Reformasi menuju Indonesia baru.rnMaka dengan itu perlu adanya Ketetapan MAjelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan" MPR…

Bahan tayang materi sosialisasi empat pilar MPR RI

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pemasyarakatan empat pilar MPR yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republ…

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003…

Buku ini berisikan tentang Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materidan status hukum ketetapan Majeleis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tersebut, maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pemasyarakatan empat pilar MPR yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia se…

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia

Pemasyarakatan UUD NRI tahun 29145 oleh MPR sangatlah relevan dengan salah satu kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945byang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang DAsar. Sebagai konstitusi Indonesia, UUDNRI Tahun 195 adalah produk hukumMPR yang wajib dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat karena merupa…