Kompendium hukum bidang lahan: jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Sebagai salah satu upaya pengembangan Sistem JAringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) HUkum, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang diamantkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inform…

Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan perubahan-perubahannya 1999-2002

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 284 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0598 MAR s

Teknik membuat undang-undang

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-160-4

Deskripsi Fisik

200 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 340 IRA t

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.rnSedang tujuannya adalah menjamin terciptanya arsip drai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Re…

Buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian empat tahp, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dengan perubahan itu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-undang Dasar mengalami pergeseran dan perubahan mendasar sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta m…

Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia ini berisikan tentang UU No. 62 Th.1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia beserta memori penjelasannya atas UU no.62 Th.1958, PP No.67 Th. 1958 tentang pelaksanaan UU No.62 Th.1958 penjelasan PP No.67; UU No.3 Th. 1946 Warga negara dan penduduk negara; UU No. 6 TH. 1947 UU No.8 Th. 1947 beserta penjelasnnya;

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

104 hlm. : 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

Buku.Karya.HK 2019/365.1 BAD u

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum NAsional bekerjasama dengan Australian AID melalui program Australia Indonesia PArtnership for justice (AIPJ) menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BAntuan Hukum yang disertai tanya jawab seputar bantuan hukum.rnAdapun maksudnya adalah menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, khususny…

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi BAdan dan /atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah terima cet…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND u