Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dan larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik (PP. No. 37 Tahun 2004)

Image of Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dan larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik (PP. No. 37 Tahun 2004)

Text

Pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural pegawai negeri sipil dan larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik (PP. No. 37 Tahun 2004)

Karnadi - Nama Orang;

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, perlu Stnadar Kompetensi Jabatan.rnUntuk dapat menyususn standar Kompetensi Jabatan pada instansi pemerintah diperlukan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Kepala Badan Kepegaawaian Negara.Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil sebagi unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik.

Ketersediaan

B20190117102	HK 352.63 KAR p	Tersedia
B20190117103	HK 352.63 KAR p	Tersedia
B20190117104	HK 352.63 KAR p	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: HK 352.63 KAR p
Penerbit: Jakarta : Cipta Jaya., 2005
Deskripsi Fisik: xiii, 327 hlm. : 21 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 352.63
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Pegawai Negeri Sipil
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar