Text

Peraturan pelaksanaan undang-undang perbendaharaan negara

---

Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangn negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proposionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.rnPengelolaan Piutang Negera/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi,maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. rnSelanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 KAR p

Penerbit

Jakarta : Cipta Jaya., 2005

Deskripsi Fisik

ix, 438 hlm. : 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

348.598

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Undang-Undang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar