Penataan ruang

Buku ini membahas secara menyeluruh tentang penataan ruang yang sampai sekarang masih relatif langka di Indonesia. Buku ini terdiri dari lima bagian utama. Pertama mengenai sejarah dan perkembangan penataan ruang di Indonesia. Kedua mengenai pengertian, ruang lingkup, proses, komponen-komponen penataan ruang wilayah dan perencanaan tata ruang partisipatif. Ketiga mengenai teori struktur ruang,…

Menata kota melalui rencana detail tata ruang (RDTR)

Buku ini adalah upaya untuk memberikan gambaramn secara mudah mengenal RDTR kepada seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan buku ini dapat menjelaskan kepada pembaca mengenal hak dan kwajiban apa yang dimiliki oleh pembaca dalam memanfaatkan lahan yang dimilikinya.

Pengembangan perkotaan dalam era teknologi informasi dan komunikasi

Buku ini hadir untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan perkotaan dalam TIK. BAgian awal nengemukakan tinjauan teoritis pergerakan penduduk, lokasi dan stuktur keruangan kota. BAgian ini mencoba mendudukankembali teori-teori tersebut dalam era TIK. BAgian kedua menyajikan pemanfaatan TIK, terkait dengan pengembangan dan aplikasinya, serta pengaruhnya terhadap pergerakan penduduk, loka…

Pengantar hukum tata ruang

Buku teks ini antara lain memuat : Konsep dan pengertiandasartata ruang dan penataan ruang,dasar pemikiran, asas, dan tujuan penataan tata ruang, fenomena dan klasifikasitata ruang : alam dan buatan manusia, faktor ekonomi dan sosial budaya, kriteria ptata ruang dalam PPLH, dasar dan sumber hukum eksistensi penataan ruang, pembentukan dan peruntukan, fungsi dan eksistensi tata ruang dalam PPLH,…

Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang rencana tata r…

RTRW DKI Jakarta 2030 disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang pada penerapannya telah mempertimbangkan beberapa kekhususan yang dimiliki Jakarta. Yang pertama adalah kekhususan terkait ststus Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara …

Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-186-8

Deskripsi Fisik

xvi, 476 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

711.4 HAS h

Reformasi perkotaan: mencegah wilayah urban menjadi human zoo

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-709-836-0

Deskripsi Fisik

xii, 212 hlm. : illus.

Judul Seri

-

No. Panggil

711.4 EKO r

Pembangunan wilayah: kelautan maritim, kepulauan, wilayah terisolasi, terting…

Pembangunan wilayah kelautan-maritim, kepulauan, wilayah-wilayah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil mengahdapi tantangan berat secara structural, operasional, fungsional dan financial. Diperlukan konsep pembangunan, strategi kebijakan, perencanaan, dan program aksi yang dapat dijamin secara konseptual, diterima oleh masyarakat secara luas dan dapat diim…

Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Hal ini dilakukan dalam rangka merencanakan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria (bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, penataqgunaan tanah ini dilakukan untuk menata, menertibkan pemanfaata…

Ruang air dan tata ruang: pendekatan penataan ruang dan pengelolaan DAS berke…

Perkembangan wilayah berimplikasi pada perubahan tata guna lahan dengan semakin bertambahnya lahan terbangun. Ruang air juga semakin dibatasi ketika kawasan resapan air berubah fungsi, terlebih ketika perencanaan ruang mengacuhkan pentingnya faktor catchment area dengan lebih mempertimbangkan batas administratif wilayah. Tata ruang seringkali menjadi kambing hitam ketika permasalahan banjir ter…