Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP

KUHP Indonesia sudah sangat tua, bikinan Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918 sadurab Ned.Wvs (KUHP Netherland) yang mulai berlaku tahun 1886, Walaupun Ned.WvS sudah sangat tua, lebih dari seratus dua puluh tahun, namun karena sering ditambah dan direvisi, maka tetap modern. Lain halnya dengan KUHP Indonesia yang hampir tidak ada perubahan, hanyya pernah ada sedikit penambahan. Ranc…

Penjelasan sistematis dalam bentuk tanya jawab KUHAP (UU No.8 Th. 1981)

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menyebarluaskana Uns=dNG-UNDANG hukum Acara Pidana yang baru saja diundangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan sudah mulai diberlakukan di seluruh wilayah Hukum Republik Indonesia.

Naskah akademik RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia d…

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (treaty between the Republic of Indonesia and the Islam Republic of Iran on Extradition) dibuat atas pertimbangan meningkatnya hubungan antara kedua negara serta komitmen Republik Indonesia pada Organisasi kerjasama Islam (OKI) dan United NAtions Convention againts Transnational Organized Crime (UNTOC) dalam member…

Naskah akademik RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia d…

Penerbitan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana ini dimaksudkan untuk memberikan informasi hukum bagi masyarakat mengenai latar belakang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta argume…

Naskah akademik rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang informasi …

Peran Informasi Geospasial semakin penting dalam pembangunan, namun masih banyak permasalahan yang muncul karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusu mengatur tentang Informasi Geospasial. Pentingnya undang-undang tentang Informasi Geospasial adalah usaha untuk menjadikan informasi geospasial menjadi program di setiap instansi pemerintah dan tanggung jawab masyarakat, agar penye…

Bahan ajar diklat legal drafting

Bahan ajar Diklat Legal Drafting ini terdiri dari tujuh bagian yaitu: 1) Konsep Dasar dan Asas Peraturan Perundang-undangan; 2) Jenis, jenjang, dan materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; 3) Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 4) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 5) Konsep dan Metode Penyusunan NAskah Akademik; 6) Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan; 7) Teknik Pen…

Naskah akademik RUU tentang Mahkamah Konstitusi

Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Merumuskan permasalahn yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegagkkan Konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan solusi atas permasalahan tersebut, serta merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai …

Kompilasi hukum agraria: seri kompilasi perundangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 992 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 PUS k

Kitab undang-undang hak atas kekayaan intelektual HaKI dilengkapi dengan penj…

Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka pasar masing-masing globalisasi perdagangan yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas Negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam Negeri dan Luar Negeri sebagai salah satu akibat globalisasi / liberalisasi per…

Katalog undang-undang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak t…

Buku Katalog ini disajikan dalam bentuk praktis dan informatif yang ditujukan untuk mmbantu para pengguna yang membutuhkan informasi Undang-undang dan status/aspek legalitasnya secara cepat dan mudah.