Tanya jawab seputar undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tent…

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi berbagai komponen masyarakat tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. YAng nantinya dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki mampu menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam implementasi berbagai kebijakan publik. Dengan pemah…

Himpunan UU Nomor 18 Tahun 2002 dan turunannya : UU 18 Tahun 2002, PP 20 Tahu…

Penerbitan buku Himpunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang merupakan turunan dari UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari: UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; PP No 20 Tahun 2…

101 tanya jawab seputar UU ITE

Disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah membawa angin segar bagi banyak kalangan. Pihak-pihak yang sering menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan elektronik sebagai media dalam melakukan transaksi seperti e-banking, e-commerce, e-buy telah mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan transaksinya…

Peraturan pelaksanaan undang-undang perbendaharaan negara

Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangn negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, propos…

Undang-undang gangguan dan masalah lingkungan

Buku ini sangat tepat penerbitannya karena justru di saat kita sedang berpace di bidang Industri. Dalam buku ini dibentangkan secara populer maksud dan tujuannya dibentuknya Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnnantie) yang termuat dalam S. 1926-226, pelaksaannya dengan segala tali temalinya. Lalu dihubungkan dengan pandangan dengan pandangan yang boleh dikata suatu hembusan nafas baru ke dalam…

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan ba…

KUHAP sebagai hukum acara pidana beriisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenangan-wenangan…

KUHP: KItab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam edisi yang lalu semua undang-undang yang memuat perubahan /tambahan terhadap pasal-pasal KUHP disajikan dalam bentuk utuh pada bagian pendahuluan, sedangkan pada edisi baru ini semua pasal tamabahan / eprubahan langsung dimasukan ke pasal-pasal yang bersangkutan.rnBuku ini berisikan tentang Aturan Hukum Pidana; Kejahatan dan tentang pelanggaran.

Ganti rugi dan rehabilitasI menurut KUHAP

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-237-6

Deskripsi Fisik

xi, 176 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

HK 348.598 HAN g

Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP

KUHP Indonesia sudah sangat tua, bikinan Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918 sadurab Ned.Wvs (KUHP Netherland) yang mulai berlaku tahun 1886, Walaupun Ned.WvS sudah sangat tua, lebih dari seratus dua puluh tahun, namun karena sering ditambah dan direvisi, maka tetap modern. Lain halnya dengan KUHP Indonesia yang hampir tidak ada perubahan, hanyya pernah ada sedikit penambahan. Ranc…

Penjelasan sistematis dalam bentuk tanya jawab KUHAP (UU No.8 Th. 1981)

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk menyebarluaskana Uns=dNG-UNDANG hukum Acara Pidana yang baru saja diundangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan sudah mulai diberlakukan di seluruh wilayah Hukum Republik Indonesia.