Buku konsolidasi peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah berisikan peraturan presiden no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah; peraturan presiden no. 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama atas peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah; peraturan presiden no 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peratur…
Pedoman Pemetaan Geo-Ekologi Pantai ini dibuat dalam rangka kegiatan Pemetaan Geo-Ekologi Pantai sistimatis skala 1:250.000.rnDiharapkan dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan Pemetaan Geo-Ekologi Pantai akan lebih mudah dilaksanakan dengan sistimatis dan seragam. Kegiatan semacam ini, baru dilaksanakan 2 tahun anggran yaitu tahun anggaran 1985/1986 dan 1986/1987. Karena merupakan kegiatan baru…
KUHP Indonesia sudah sangat tua, bikinan Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1918 sadurab Ned.Wvs (KUHP Netherland) yang mulai berlaku tahun 1886, Walaupun Ned.WvS sudah sangat tua, lebih dari seratus dua puluh tahun, namun karena sering ditambah dan direvisi, maka tetap modern. Lain halnya dengan KUHP Indonesia yang hampir tidak ada perubahan, hanyya pernah ada sedikit penambahan. Ranc…
Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan ujung tombak atau arsiitek pengembangan hukum nasional, khususnya dalam menyusun atau merancang Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.rnMengingat JAbatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan jabatan fungsional yang strategis, yang ruang lingkupnya bersifat nasional, maka Kementerian Huk…
Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi berbagai komponen masyarakat tentang hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. YAng nantinya dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki mampu menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam implementasi berbagai kebijakan publik. Dengan pemah…
Buku Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari Enam belas (XVI) BAB, berkaitan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis.