Penerbitan buku Himpunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang merupakan turunan dari UU 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari: UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; PP No 20 Tahun 2…
Disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah membawa angin segar bagi banyak kalangan. Pihak-pihak yang sering menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan elektronik sebagai media dalam melakukan transaksi seperti e-banking, e-commerce, e-buy telah mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan transaksinya…
Pengelolaan keuanga Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk piutang Negara/Daerah. Piutang-piutanag tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangn negara, terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, propos…
Buku ini sangat tepat penerbitannya karena justru di saat kita sedang berpace di bidang Industri. Dalam buku ini dibentangkan secara populer maksud dan tujuannya dibentuknya Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnnantie) yang termuat dalam S. 1926-226, pelaksaannya dengan segala tali temalinya. Lalu dihubungkan dengan pandangan dengan pandangan yang boleh dikata suatu hembusan nafas baru ke dalam…
Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang. Maka dari itu Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disusun dalam Buku ini. Dan diharapkan Masyarakat bisa berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sehingga Desa perlu di lindungin dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri …
Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sehingga desa perlu dilindungin dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuku masyarakat yand adil makmur dan sejahtera.Desa…
KUHAP sebagai hukum acara pidana beriisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenangan-wenangan…
Dalam edisi yang lalu semua undang-undang yang memuat perubahan /tambahan terhadap pasal-pasal KUHP disajikan dalam bentuk utuh pada bagian pendahuluan, sedangkan pada edisi baru ini semua pasal tamabahan / eprubahan langsung dimasukan ke pasal-pasal yang bersangkutan.rnBuku ini berisikan tentang Aturan Hukum Pidana; Kejahatan dan tentang pelanggaran.