Prosiding ini merupakan seri ketiga dari empat seri penyelenggaraan Webinar Tatakelola Data Pembangunan di Indonesia. Data dari informasi hingga skala detail dan kota harus dipandang sebagai aset sehingga perbaikan tata kelola data perlu diupayakan untuk mendorng keterbukaan dan transparasi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan dari kebijakan dan program pembangunan yang berbasis pa…
Prosiding ini merupakan seri kedua dari empat penyelenggaraan Webinar Tatakelola Data Pembangunan di Indonesia. Di seri kedua ini akan membahas pemahaman tentang kebutuhan data dan informasi untuk strategi pembangunan perkotaan rendah emisi, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Detail Tata Ruang dan eraturan Zonasi. Perbaikan tata kelola data dapat mendorong keterb…
Prosiding ini merupakan seri pertama dari empat seri penyelenggaraan Webinar yang membahas Tatakelola Data Pembangunan di Indonesia. Di seri pertama ini akan membahas kondisi dan kemajuan Pendataan Pembangunan di Indonesia: refleksi dan Retropeksi Pusat Data dan Informasi di Kementerian / Lembaga. Dengan tema tersebut akan diperoleh beberapa informasi tentang bagaimana pemahaman yang tepat tent…
Berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2021 tentang Informasi Geospasial (IG), penyelenggaraan IG harus dilaksanakan oleh orang perseorangan dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan perundangan. Kualifikasi yang dimaksud dapat ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi bidang IG baik untuk tingkat ahli maupun terampil. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Informasi G…
The Aim of this study was to design a flexible fuzzy cognitifive mapping approach that is capable of modelling and analysisng the behavior of complex qualitative systems. The motivation for designing such a method is to help analyse the behaviour of cmplex social-environmental-technological systems, speciffically, to understand the manifestation of climate risk and analyse possible policy optio…
Buku ini terdiri dari berbagai pokok bahasan, yakni 1) Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik; 2) AKtor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik; 3) Lingkungan Pelayanan Publik; 4) Penganggaran Pelayanan Publik; 5) Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik; 6) Kualitas Pelayanan Publik; 7) Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik; 8) E-Goverment; 9) Akuntabilitas; 10) Partisipasi MAs…
Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, penyelenggaraan IG terus dilaksanakan oleh orang perorangan dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan perundangan. Kualifikasi yang dimaksud dapat ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi bidang IG baik untuk tingkat ahli maupun terampil. Badan Informasi geospasial terus mendorong upaya pemenuhan SDM IG ber…
Deretan gunungapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Kepulauan Maluku dan Sulawesi bagian utara. Tak mengherankan bila Indonesia menjadi bagian dari ring of fire atau cincin gunungapi dunia. Tingkat kerawanan terhadap bencana gunungapi cukup tinggi di wilayah cincin gunungapi, terutama efek letusannya. Indonesia rentan terhadap bencana letusan gunungapi. Namun dibalik i…
Gazeter Nasional Unsur Rupabumi Wilayah Darat ini memuat nama rupabumi yag dibakukan, yang terdiri atas unsur alami (diantaranya nama gunung, bukit, air terjun dsb.), unsur buatan (diantaranya nama kantor pemerintahan, sekolah dsb.), serta unsur wilayah administrasi yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota. Nama rupabumi baku disusun secara alfabetis untuk lebih memudahkan dalam pencarian da…
Gazeter Nasional Unsur Rupabumi Wilayah Laut ini memuat nama rupabumi yang dibakukan, yang terdiri atas unsur alami diantaranya nama pulau, laut, gunung bawah laut, dan sebagainya. Nama rupabumi baku disusun secara alfabetis untuk lebih memudahkan dalam pencarian data. Setiap nama rupabumi disajikan lengkapmdengan jenis unsur, nama lain, koordinat, serta lokasi wilayah administrasinya. Penyajia…